DPW LBH IPN .PROV.S.UTARA TERBENTUK

Susunan KSB DPW LBH IPN Prov.S.Utara adalah sebagai berikut ; 
Ketua : Panangian Simanjuntak,S.H
Sekretaris: Mayor(Purn) Ramly Pasaribu,SH
Bendahara : Dongan Nauli Siagian,SH
Semoga tugas kita semakin maju kedepan.




Postingan populer dari blog ini

Tugas dan wewenang LBH

Gambar
[22/12 13.23] panangiansimanjuntak9: Tugas dan wewenang Lembaga Bantuan Hukum (LBH) adalah:  Menyelenggarakan bantuan hukum bagi penerima bantuan hukum Menjamin keadilan bagi penerima bantuan hukum Mewujudkan peradilan yang efektif dan efisien Mewujudkan persamaan kedudukan dalam hukum bagi seluruh masyarakat Membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapinya Memberikan gambaran, penjelasan, dan pemikiran/pendapat pada masyarakat untuk mengatasi permasalahan hukum yang dihadapinya Bantuan hukum yang diberikan LBH dapat berupa:  Memberikan nasehat atau advis hukum Bertindak sebagai pendamping atau kuasa hukum Membantu pengisian formulir permohonan bantuan hukum Membantu pembuatan dokumen hukum Rujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk pembebasan pembayaran biaya perkara Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 mengatur mengenai bantuan hukum, termasuk ruang lingkup bantuan hukum, penyelenggaraan bantuan hukum, hak dan kewajiban pemberi dan pener...
Baca selengkapnya

persyaratan yang harus dipenuhi dalam Peninjauan Kembali

Gambar
Persyaratan Upaya Hukum Peninjauan Kembali DASAR HUKUM Pasal 66 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Pasal 132 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Surat Edaran Mahkamah Agung No 5 Tahun 2014 dan lampirannya Buku Pedoman Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2019.   TAHAPAN Syarat: Permohonan Peninjauan Kembali (PK) secara tertulis/lisan Surat kuasa baru (bila diwakili pengacara/advokat) Permohonan diajukan dalam waktu 180 hari dalam hal: Bila putusan didasarkan pada suatu kebohongan, kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu adalah sejak putusan berkekuatan hukum tetap dan diberitahukan pada para pihak Bila setelah perkara diputus, ditemukan surat bukti yang bersifat menentukan (novum) yang pada saat perkara diperiksa tidak dapat ditemukan, adalah sejak ditemukan surat bukti tersebut (kapan, dimana, oleh siapa) dinyatakan dibawah sumpah oleh pejabat yang berwenang; Apabila telah dikabulkan suat...
Baca selengkapnya